undang undang pengadaan tanah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadiSetelah membahas dasar hukum PPh jual beli tanah, sekarang kita bahas mengenai BPHTP. undang undang pengadaan tanah

Konsultasi Publik (60 hari kerja) Apabila belum tercapai kesepakatan lokasi, dapat diulang selama 30 hari kerja . Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Rombot, SH, MH Leonard S. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. P/2015/PN. 71 Tahun 2012. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM. b. hukum. Ulasan Lengkap. (Foto: Tagar/ Dok Kementerian ATR/BPN). Perpres ini juga menegaskan, pengadaan tanah bagi pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta. Definisi Konsep Dan Operasional 45 BAB III METODE PENELITIAN A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l0Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan. Lokasi Penelitian 48 C. 2. Subjek. 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP, menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Dasar Hukum Perencanaan anggaran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:pengadaan tanah pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tidak lebih 5 ha, aturan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2015. Pengadaan Tanah untuk instansi pemerintah sebagai contah adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri,. Indonesia,. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah di informasi atau langkah langkah pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar. Soemardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta. Pasal 8 Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. id : 84 hlm. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang. Pengadaan tanah untuk pembangunan. Kewenangan Negara dalam pengambil alihan hak atas. 53 KB. 94, LL SETKAB :. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN1 Oleh : Angelia Inggrid Lumenta2 ABSRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18. Undang-Undang Pengadaan Tanah 11 Ibid 12 Perpres No. 38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur mengenai pengajuan keberatan pihak yang berhak kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam ha! musyawarah penetapan ganti kerugian tidak. Bahwa apabila diajukan permohonan upaya hukum PK terhadap putusan kasasi dalam perkara sengketa ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perkara tersebut harus dikualifikasikan. tanah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. Menurutnya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah dilakukan sesuai dengan Undang. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil, adalah penyediaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan yang luasnya tidak lebih dari lima hektar. maka pihak instansi meminta izin pengadaan tanah kepada. RIZARI, MBA, M. Dalam rangka percepatan mewujudkan. Karena itu pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan kegiatan pengadaan tanah yang termasuk dalam ranah kepentingan umum sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. PERTIMBANGAN. 4. 2021/No. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maksud dan tujuan rencana pembangunan; kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan. Kepentingan umum ini. PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM1 Oleh: Mohamad Ridwan Saripi2 KOMISI PEMBIMBING: Dr. 1 / 31. 2. UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN. PLN (Persero) untuk melakukan pembebasan tanah menggunakan Undang-undang No. Johnny Lembong, SH, MH Dr. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. Bagian. 1. Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setidak-tidaknya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu: Pihak yang berhak, yakni pihak yang menguasai atau memiliki objek. Menimbang: a. And Dahana, C. h. go. Sejarah. 4390. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berpotensi merampas tanah rakyat. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. 1. v7i1. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara. pengadaan tanah. 16 No. E. B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memenuhi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda lainnya yang. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan. GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM1 Oleh : 2Ika Karolina Octafionita Oroh Dosen Pembimbing: Dr. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 1. Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM V. Keputusan a quo kemudian diajukan gugatan ke PTUN oleh warga yang menolak melepas tanahnya untuk dijadikan lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 5. Created Date: 2/18/2021 10:41:57 PMPENGADAAN TANAH MILIK INSTANSI PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2. F. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ternyata masih banyak masyarakat yang menolak tanahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis. TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun. Tanggal : 29/04/2021. Jalan tol yang menghubungkanterkait pengadaan tanah berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk peraturan pendukungnya yaitu : 1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; 2) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014; 3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014; 4) Peraturan. Agoes. Harus dipahami bahwa tidak semua kegiatan pengadaan tanah dapat digolongkan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan. ag nip 197308011998031001 jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama. Tulisan Hukum/Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 3 Untuk Kepentingan Umum yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012, maka Indonesia memiliki payung hukum. Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol,. Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. N. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pertahanan dan keamanan nasional; b. 1) Pihak yang berhak: yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah 2) Objek pengadaan tanah: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda lainnya yang terkait dengan tanah dan dapat dinilai b. Ditetapkan 13 Januari 2012 • Berlaku 13 Januari 2012. Adapun istilah pengadaan tanah termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengadaan Tanah. Berdasarkan hasil wawancara penulis tertanggal 3 September 2019 jam 12. TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan Tanah Paragraf 1 Dasar Perencanaan Pasal 4 (1) Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat ABSTRAK: Untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang No. 00 Wita di Kantor Pertanahan KotaNilai ganti kerugian adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 19, LN. 2. 1 Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 3. Undang. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Kemudian undang-undang tersebut diturunkan kembali menjadi PP No 44 dan 41 tahun 1996 tentang pendaftaran tanah. Pertahanan dan keamanan nasional; b. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Ius Constituendum 7 (1):50. Khusus pengadaan tanah dilaksankan sesuai dengan peratuan perundangan-undangan yaitu Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Ditinjau Dari Konsep Maslahat Mursalah Dalam Hukum Islam. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d. 6 Sudjarwo Marsoem. Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah) diterbitkan, maka pengaturan pengadaan tanah mempunyai legitimasi yang kuat. com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diklaim dapat memudahkan proses pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadiSetelah membahas dasar hukum PPh jual beli tanah, sekarang kita bahas mengenai BPHTP. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 37 DAN PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM V. 4. 2 Tahun 2012 yang. Proses pengadaan tanah tak lepas dari panitia pengadaan tanah, panitia pengadaan ini bertugas dan menjembatani proses ganti rugi antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak langsung atas kegiatan pengadaan tanah. Namun yang paling mendasar adalah undang-undang pengadaan tanah bagi kepentingan umum (UU Pengadaan Tanah) yang diundangkan di tahun 2012. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ; PERPRES No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Download. 5 Tahun 1960, Undang-undang No. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN. com diterima direview diterbitkan 05 Maret 2022 15 Maret 2022 15 Maret 2022 Abstrak. V/No. Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka politik pengaturan peraturan presiden ini adalah untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2012. Dalam rangka percepatan mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah mengubah berbagai peraturan yang dapat mendorong ekosistem investasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional, termasuk pengaturan mengenai Pengadaan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Agar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Sebelum. 7 tentang pajak penghasilan;. Faktanya, kata Judianto, konsultasi publik yang merupakan kewajiban undang-undang pengadaan tanah itu justru tidak melibatkan masyarakat. Maramis, SH, MH ABSTRAK Undang-undang Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum diterbitkan untuk. informasi atau langkah langkah pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar. Rancangan Undang-Undang PengadaanTanah untuk Pembangunan, Juni 201 1. Kegalauan investor ini kemudian dijawab dengan membe-rikan kepastian hukum pengadaan tanah yaitu berupa UU PTKU. Penerapan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam tata kelola pertanahan merupakan pilihan, bukan keharusan. Pakis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?, 2. 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi. Abstrak Kebijakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang. Jenis Hak Atas Tanah yang Melekat. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara. Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Karena pengadaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara adalah diperuntukkan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga tata cara perolehan tanahnya berbeda dengan pengadaan. Pengantar. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal suatu ketentuan perundang-Penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh, sedangkan pembeli diharuskan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan ketentuan sebagai berikut: Pajak Pembeli (BPHTB) = {NJOP/Harga Jual – Nilai Tidak Kena Pajak} x 5 %. Palilingan2 ABSTRAK. 2012-22. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. penyerahan hasil. pengadaan tanah terhadap pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi. 2 Tahun 2014 dalam hal kegiatan sosialisai, musyawarah dan kegiatan ganti rugi dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik hak tanah. 3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Mekanisme pengadaan tanah Rumah Susun Kota Baru Bandar Kemayoran berasal dari adanya lahan bekas Bandara Internasional Kemayoran. 1. 3 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum KepailitanPENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) Oleh : MILLATI HANIFAH WARDANI . Umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional) SKRIPSI. Dalam UU tersebut, bunyi Pasal 18 memberikan mandat pembentukan undang-undang tentang pencabutan hak-hak atas tanah untuk. PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan. Karena itu pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan kegiatan pengadaan tanah yang termasuk dalam ranah kepentingan umum sebagai berikut: a. Sebenarnya peraturan tanah kavling masih menjadi tanda tanya, karena belum ada kejelasan ataupun aturan pasti mengenai pembelian ataupun penjualan tanah tersebut. 2. I. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal 123. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Peraturan: 2: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 14 Januari 2012: Tanggal-Bulan. Bagi pemerintah yang memerlukan tanah, peraturan perundang-undanganDasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Pertambangan Secara yuridis, perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengadaan tanah pertambanga, terlebih dahulu industri pertambangan harus mendapatkan IUP Eksplorasi. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan hukum bagi pengambilalihan tanah dengan menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah. Johnny Lembong, SH, MH Dr. pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sepong - Cinere. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keabsahan Pengadaan Tanah sisa. Pengaturan mengenai tanah bengkok dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5. TANGGAPAN MENGENAI PROSEDUR PENGADAAN TANAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Kata kunci: Pengadaan tanah, infrastruktur jalan tol, Pengadaan tanah, Pembangunan untuk kepentingan umum.